Zakat dan Pajak

Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya. Di samping itu, berbeda pula mengenai prinsip, tujuan, dan jaminannya.  Sesungguhnya ummat Islam dapat melihat bahwa zakat tetap menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan perpajakan zaman modern, baik dari segi prinsip maupun hukum-hukumnya.

Zakat dan Pajak

Hakikat pajak dan zakat

Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, sedangkan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.

Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Persamaan zakat dan pajak

Dari pengertian di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa persamaan antara zakat dan pajak, yaitu sebagai berikut:

  1. Adanya unsur paksaan untuk mengeluarkan
  2. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah (dalam zakat dikenal amil zakat)
  3. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi.
  4. Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik di samping tujuan keuangan.

Perbedaan zakat dan pajak

Tetapi terdapat pula perbedaan zakat dan pajak, yaitu sebagai berikut:

  1. Dari segi nama dan etiketnya, memberikan motivasi yang berbeda.
    Zakat: suci, tumbuh sedangkan Pajak (dharaba): upeti.
  2. Mengenai hakikat dan tujuannya
    Zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.
  3. Mengenai batas nisab dan ketentuannya.
    Nisab zakat sudah ditentukan oleh sang Pembuat Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapa pun juga. Sedangkan pada pajak bisa saja terjadi, hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
  4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya.
    Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah.
  5. Mengenai pengeluarannya.
    Sasaran zakat telah terang dan jelas, sedangkan pajak untuk pengeluaran umum negara.
  6. Hubungannya dengan penguasa.
    Hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa, sedangkan wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya.  Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri.
  7. Maksud dan tujuan.
    Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

Berdasarkan beberapa poin di atas, dapat disimpulkan bahwa "zakat adalah ibadah dan pajak sekaligus".  Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara.  Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.

Apa yang coba diterangkan dalam masalah perpajakan dewasa ini telah dilaksanakan Islam jauh sebelumnya. Inilah syariat yang berasal dari Pembuat Syariat yang Maha Tahu.

Prinsip keadilan antara zakat dan pajak

Para ahli ekonomi keuangan menyerukan, agar dalam masalah perpajakan hendaknya tetap memegang prinsip dan kaidah yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan, sehingga menepati prinsip keadilan, di samping itu dapat mencapai sasaran yang tepat, dengan tidak memberatkan pihak wajib pajak di satu sisi dan pihak pelaksana administrasi keuangan di sisi lain. Hal ini ternyata sudah diterapkan Islam dalam mekanisme zakat jauh sebelumnya.

Dikenal empat prinsip perpajakan yang mesti diperhatikan, yaitu:

1. Keadilan

Ini merupakan prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan syariat Islam dan prinsip keadilan ini dijumpai pada:

  • Sama rata dalam kewajiban zakat
    Setiap Muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tanpa memandang bangsa, warna kulit, keturunan atau kedudukan dalam masyarakat, laki-laki, perempuan, pemerintah, yang diperintah, pemimpin agama, atau pemimpin negara, semua sama.
  • Membebaskan harta yang kurang dari nisab
  • Larangan berzakat dua kali
  • Besar zakat sebanding dengan besar tenaga yang dikeluarkan
    Semakin mudah memperoleh, semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%.
  • Memperhatikan kondisi dalam pembayaran
    Dengan memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki, dipungut dari pendapatan bersih, dan sebagainya.
  • Keadilan dalam praktek
    Islam memberikan perhatian istimewa dan hati-hati terhadap pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untuk menjadi amil, dan posisi yang mulia bagi mereka, seperti hadits sebagai berikut: "Orang yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah" (Hadits shahih).

2. Kepastian

Pengetahuan para subjek pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti dan tak boleh ada keraguan sedikit pun, karena ketidakpastian dalam sistem pajak akan sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak.  Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak.  Dalam mekanisme zakat, tidak diragukan lagi bahwa kaidah ini sangat jelas.

3. Kelayakan

Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa, karena suatu perlakuan yang kurang baik.

Dalam zakat, hal ini sudah mendapat perhatian seperti sebagi berikut:

  • Perintah untuk memungut zakat dari harta yang kualitasnya pertengahan dan melarang memungut yang terbaik, misalnya ternak.
  • Nabi menyuruh tukang taksir agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan.
  • Bolehnya menangguhkan zakat karena ada satu sebab yang menghalangi, misalnya ketika terjadi wabah kelaparan.

4. Faktor Ekonomis

Yang dimaksudkan di sini adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan.  Jangan sampai bagian besar dari pajak yang terkumpul, hanya habis terserap oleh petugas pajak.

Islam sangat melarang pemborosan terhadap harta pribadi seseorang, apalagi terhadap harta kepunyaan umum, terutama terhadap harta zakat.

Pandangan Islam tentang pajak

Apabila Islam telah mewajibkan zakat sebagai hak yang dimaklumi atas harta kaum Muslimin, dan menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah Islam, maka bolehkah pemerintah Islam mewajibkan kepada orang kaya pajak-pajak lain di samping zakat untuk melaksanakan kepentingan ummat dan menutupi pembiayaan umum negara?  Jawabnya boleh tapi dengan syarat. 

Hal-hal yang memperbolehkan adanya kewajiban pajak selain zakat, adalah:

  1. Karena jaminan/solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban
  2. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali
    Zakat harus digunakan pada sasaran yang ditentukan oleh syariah, dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial. Zakat tidak digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain.  Bila pemerintahan Islam dulu memperoleh pemasukan dari Kharaj (rampasan perang), untuk membiayai keperluan-keperluan tersebut, maka untuk saat ini, Yusuf Al-Qaradhawy menyokong pendapat para ulama yang berpendapat bahwa pemerintah dapat memungut kewajiban pajak dari orang-orang kaya.
  3. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara' yang memperbolehkan
    Misalnya kaidah "Maslahih Mursalah" (atas dasar kepentingan). Kas yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam.  Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.
  4. Adanya perintah Jihad dengan harta
    Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa, sebagaimana difirmankan dalam Al Quran 9:41, 49:51, 61:11, dan sebagainya.  Maka, tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat.  Di antara hak pemerintah (ulil amri) dari kaum Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.
  5. Kerugian yang dibalas dengan keuntungan
    Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh dengan pajak akan digunakan untuk segala keperluan umum, yang manfaatnya kembali kepada masyarakat, seperti: pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, dan sebagainya.

Syarat-syarat diperbolehkannya pajak di luar zakat

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam, dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain.
    Tidak diperbolehkan memungut sesuatu dari rakyat, sedangkan dalam baitul mal masih terdapat kekayaan.
  2. Adanya pembagian pajak yang adil.
    Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya.
  3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
    Pajak bukan upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.
  4. Adanya persetujuan para ahli dan cendikia.
    Pemerintah tidak bertindak sendirian dalam hal mewajibkan pajak, menentukan besarnya, serta memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat (dewan perwakilan rakyat).

Ternyata pajak sangat dimungkinkan keberadaannya di luar kewajiban zakat. Dengan demikian, jika ada yang ingin memperbesar persentase zakat untuk mengimbangi besarnya pengeluaran pemerintah adalah tidak beralasan.  Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap.

Apakah cukup membayar pajak saja tanpa membayar zakat?

Itu adalah suatu pertanyaan yang sering muncul di antara kita, yang saat ini merasakan terbebani dua kewajiban sekaligus. Namun setelah mengkaji beberapa perbedaan antara pajak dan zakat, maka dapat dimengerti bahwa zakat tidak dapat digantikan oleh pajak, walaupun sasaran zakat dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pengeluaran dari pajak.

Zakat berkaitan dengan ibadah yang diwarnai dengan kemurnian niat karena Allah. Ini adalah tali penghubung seorang hamba dengan Khaliqnya, yang tidak bisa digantikan dengan mekanisme lain apapun.  Zakat adalah mekanisme yang Islami, dimulai dari niat menyerahkan, mengumpulkan, dan mendistribusikannya.  Oleh karena itu, apapun yang diambil negara dalam konteks bukan zakat tidak bisa diniatkan oleh seorang Muslim sebagai zakat hartanya.

Adalah suatu hal yang sangat berbahaya, bila kita diperbolehkan untuk mengganti zakat dengan pungutan-pungutan lainnya, niscaya hukum wajib zakat akan  hilang, dan sedikit demi sedikit akan sirna dari kehidupan setiap orang, seperti hal telah lenyapnya zakat dari undang-undang pemerintahan saat ini.

Sesungguhnya zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak.  Inilah pendapat yang akan menyelamatkan agama seorang Muslim, yang akan melestarikan kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antara kaum Muslimin melalui zakat, sehingga zakat tidak dapat diganti dengan pajak dan tak dapat dihilangkan begitu saja.

Memang benar bahwa orang Islam itu dibebani kesulitan dalam menanggung beban pajak dan zakat.  Akan tetapi ini adalah kewajiban iman dan tuntutan Islam, khususnya dalam masa-masa cobaan (fitnah) yang membuat bimbang orang-orang penyantun dan orang yang memegang agama, layaknya menggenggam bara api.

Zakat dalam Islam adalah sistem yang indah

Awalnya, zakat diwajibkan di Madinah dan diterangkan batas-batas serta hukumnya, zakat adalah suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi, maupun juga dalam peraturan-peraturan manusia.  Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus.

Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi, karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Sebagai sistem sosial, karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik, karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya.  Sebagai sistem moral, karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya, sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya.  Akhirnya sebagai sistem keagamaan, karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah SWT.  Suatu sistem yang adil, yang tidak mungkin dihasilkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang ummi. Inilah zakat yang disyariatkan Islam meskipun banyak kaum Muslimin pada masa akhir-akhir ini tidak mengetahui hakikatnya dan mereka melalaikan membayarnya, kecuali mereka yang disayangi Tuhannya dan jumlahnya sedikit.

Banyak pendapat baik yang dari kalangan Muslim maupun non Muslim, yang mengagumi indahnya konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika sosial. Jika seandainya kaum Muslimin melaksanakan kewajiban ini dengan baik, tentu di kalangan mereka tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang hidupnya sengsara.  Akan tetapi kebanyakan dari mereka telah melalaikan kewajiban ini, mereka mengkhianati agama dan ummatnya, akibatnya nasib Ummat Islam sekarang ini lebih buruk dalam kehidupan ekonomi dan politiknya dari seluruh bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk ummat.  Banyak kerja dalam masalah perzakatan ini, yang menunggu sambutan kita semua.  Menjajaki, merumuskan, dan membuat pola mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat yang lebih efisien dan efektif, yaitu pola yang akan diterapkan dalam skala kecil maupun besar, membuat panduan yang lengkap dan jelas dalam perhitungan zakat, juga yang tidak kalah pentingnya merangsang pengajian-pengajian zakat di mana saja, agar ummat Islam di mana pun senantiasa termotivasi dalam menjalankan zakat ini.

Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, dan meridhoi aktivitas kita.  Aamiin.

Itulah penjelasan mengenai Zakat dan Pajak yang berhasil Bang Fuji rangkumkan. Jika Anda memiliki saran, koreksi, pertanyaan, atau tambahan, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih.

Artikel ini dibuat dengan berbagai keterbatasan ilmu, tetapi penulis berusaha membuatnya seakurat dan sesempurna mungkin. Jika terdapat kesalahan di dalamnya, itu murni kesalahan penulis dan apabila benar, itu adalah karena rahmat Allah SWT. Untuk itu, koreksi dan saran sangat penulis harapkan.

Jika Anda merasa terbantu oleh artikel ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan supaya Allah SWT selalu melimpahkan kebaikan dunia akhirat kepada Bang Fuji sekeluarga. Terima kasih.

REFERENSI
Artikel:
Kitab Fikih Zakat karya Dr. Yusuf Al-Qaradhawy, yang disarikan oleh Lukman Mohammad Baga 
Gambar:
Dokumen pribadi

Admin
Salah satu admin di Trigonal Media. Sering nongkrong di media sosial berikut:

memuat...
Disqus
Blogger
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool


Cara mengubah gaya teks di Disqus Blogger Paling Aktif
  • Untuk menulis huruf bold, silakan gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic, silakan gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline, silakan gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought, silakan gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML, silakan gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>.
    Atau silakan gunakan parse tool di bawah ini.
Buka Parse Tool Tutup Parse Tool



strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed